Tragedi Pulau Rempang: Rakyat Bersatu Lawan Investasi Asing yang Merampas Tanah Leluhur Kerusuhan di Pulau Rempang/ist Pulau Rempang, OnePed...

Tragedi Pulau Rempang: Rakyat Bersatu Lawan Investasi Asing yang Merampas Tanah Leluhur

Kerusuhan di Pulau Rempang/ist

Pulau Rempang, OnePedia.Web.Id - Tragedi Pulau Rempang telah menggelorakan perlawanan gigih rakyat terhadap dominasi investasi asing yang merampas tanah leluhur mereka. Konflik lahan yang berkecamuk antara pemerintah, pengusaha, dan investor dengan masyarakat telah menciptakan luka mendalam yang sulit disembuhkan. Dalam peristiwa ini, terlihat dengan jelas bagaimana pemerintah tampaknya lebih mementingkan investor daripada kepentingan rakyatnya.

Ketua Front Nelayan Indonesia (FNI), Rusdianto Samawa, dengan tegas menyuarakan kekecewaannya terhadap Presiden Jokowi atas nama pemerintah. Ia memandang bahwa Presiden harus bertanggung jawab penuh atas konflik yang tak kunjung selesai ini. "Pak Presiden harus bertanggung jawab atas tindakan penggusuran yang seolah-olah menjajah negeri sendiri. Rakyat sudah muak dengan investasi aseng-asing yang selama ini terasa seperti merampas hak-hak rakyat Indonesia," ujar Rusdianto dalam sebuah pernyataan pada Minggu (17/9).

Rusdianto menegaskan bahwa warga Pulau Rempang yang berani berhadapan dengan aparat keamanan melakukan itu semata-mata untuk mempertahankan tanah leluhur Melayu yang telah mereka huni selama berabad-abad. Bagi masyarakat Pulau Rempang, tidak ada pilihan selain melawan ketidakadilan rezim dan menegakkan keadilan untuk melawan perampasan hak adat yang dilakukan atas nama investasi.

"Pak Presiden, belum terlambat bagi Anda untuk melakukan evaluasi mendalam dan menghentikan investasi yang telah menyakitkan hati rakyat. Rezim ini telah memberi perlakuan istimewa berlebihan kepada investor asing, yang akhirnya membuat rakyat terusir dari tanah leluhurnya," tambahnya.

Rusdianto mengungkapkan bahwa proyek pembangunan Rempang Eco City telah mengakibatkan penggusuran sebanyak 1.835 bangunan di wilayah Rempang, sesuai dengan Laporan Percepatan Investasi Pulau Rempang dari Direktorat Pengelolaan Pertanahan Badan Pengusahaan Batam yang diterbitkan pada Oktober 2022.

"Kini, tugas utama Pak Presiden adalah mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan amanat UUD 1945. Namun, kenyataannya, rezim saat ini telah mengorbankan kedaulatan tanah air Indonesia demi kepentingan asing," tegas Rusdianto.

Menurut Caleg Dapil NTB I dari Partai Ummat ini, besarnya investasi senilai Rp170 triliun yang diperbincangkan tidak ada artinya jika rakyat Pulau Rempang terus menderita. "Mereka menderita di tanah air mereka sendiri akibat kebijakan yang tidak manusiawi dan rayuan oligarki yang rakus. Pak Presiden harus memberi nasehat yang baik dan benar kepada semua menteri mengenai kebijakan proyek strategis nasional yang telah dikeluarkan," pungkasnya.

Tragedi Pulau Rempang menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia yang tak kenal lelah dalam mempertahankan hak-hak mereka dan keadilan di tengah arus investasi asing yang semakin kuat. Rakyat Pulau Rempang telah bersatu untuk melawan penindasan dan meraih kembali tanah leluhur mereka, dan pesan ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mendengarkan suara rakyatnya dengan lebih baik.

Sumber: RMOL